Blog

Pengertian Serta Perbedaan Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Posted by:

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua tindakan yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk menjaga, mencegah dab memperbaiki kestabilan perekonomian masyarakatnya. Sebagai pelaku ekonomi, tentunya anda sering merasakan harga yang naik secara mendadak dan bersifat menyeluruh yang kemudian mempengaruhi daya beli anda juga masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikatakan inflasi (kenaikan harga menyeluruh semua produk). Inflasi hanya salah satu saja masalah perekonomian suatu negara, yang cukup menjengkelkan bukan? di Indonesia sering kita rasakan ketika menjelang hari raya…

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter terletak pada pencegahan dan perbaikan, kebijakan fiskal lebih kepada mencegah atau tidak secara langsung, sedangkan kebijakan moneter untuk memperbaiki “kerusakan” perekonomian negara secara langsung (tindakan cepat) yang biasanya dilakukan oleh bank sentral.

Kebijakan Fiskal

Menurut Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perlu anda ketahui bahwa kebijakan fiskal ini memiliki dua macam aspek di dalamnya, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif.

  • Pada aspek kualitatif hal-hal yang menjadi pembahasan antara lain jenis-jenis pajak, segala jenis pembayaran dan subsidi.
  • Sedangkan pada aspek kuantitatif hal-hal yang menjadi pembahasan adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan.

Klik Disini Untuk Mengetahui Manfaat Pajak

Kebijakan fiskal diberlakukan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat, dengan cara melakukan perubahan insentif bagi perusahaan dan individu. Salah satu contohnya adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur, sejahtera dan merata. Kemudian kebijakan fiskal juga bertujuan untuk menentukan arah, sasaran, prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional yang tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Tujuan kebijakan fiskal antara lain :

Menekan Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah masalah klasik yang dihadapi setiap negara, tidak peduli negara berkembang atau maju. Mengatasi pengangguran merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal.

Kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang lambat namun juga dampak buruknya bisa menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi negara.

Dengan adanya kebijakan fiskal inilah diharapkan masalah pengangguran ini bisa ditekan, bahkan diatasi. Kebijakan yang mengikat, semua pihak yang bersangkutan terutama lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi dan jumlah SDM yang ada.

Pemerintah sangat memperhatikan UKM, memberikan program permodalan, pendidikan serta fasilitas penunjang lainnya. Keberhasilan program tersebut terbukti dari 94% sumbangan ekonomi Indonesia diperoleh dari UKM.

Mempertahankan dan Menjaga Stabilitas Harga

Kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi. Elemen harga dalam roda perekonomian adalah sesuatu yang paling vital, sebisa mungkin jangan sampai turun drastis juga naik terus menerus.

  • Jika harga turun => UKM kesulitan mendapatkan keuntungan, sehingga sudah dipastikan banyak yang mengalami penutupan usaha (gulung tikar), dampaknya sudah pasti dapat ditebak yaitu pengangguran yang melonjak tinggi.
  • Jika harga naik => Terjadi inflasi yang tentunya anda sudah pernah merasakannya dan berdampak salah satunya terhadap daya beli, ini juga pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran dikarenakan harga baku melonjak berakibat pada kenaikan harga, produk menumpuk dan perusahaan-perusahaan merugi, selanjutnya PHK masal terjadi.

Dalam menekan dan mengatasi masalah inflasi ini, kebijakan fiskal menerapkan beberapa cara yakni :

  • Menyeimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan penyediaan produk baik barang maupun jasa sesuai dengan jumlah uang yang beredar tersebut. Hal ini akan menurunkan harga dari keseluruhan barang. Karena kenaikan harga salah satunya disebabkan kelangkaan produk.
  • Mengurangi pengeluaran dari pemerintah dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan pos-pos vital yang dimiliki pemerintah.
  • Mengkampanyekan sadar dan wajib pajak bagi semua kalangan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayarnya. Agar pemerintah mampu mengalokasikan dana yang didapat dari pajak untuk sektor pembangunan.
  • Mencari alternatif lain, misalnya mencari pinjaman ke luar negeri.

Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemajuan di bidang ekonomi ini maka keberlangsungan hidup negara akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah terobosan atau inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak permasalahan dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara.

Mendorong Investasi

Investasi merupakan salah satu kegiatan dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah. Investasi (penanaman modal) akan berpengaruh besar terhadap penekanan pengangguran. Investasi ini sudah pasti akan berdampak pada berbagai usaha dan pengembangannya, sehingga banyak membutuhkan lapangan pekerjaan.

Mewujudkan Keadilan Sosial

Keberadaaan kebijakan fiskal ini untuk membuat dan menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini kebijakan fiskal berusaha untuk membagi rata atau mendistribusikan pendapatan. Kebijakan fiskal selalu berupaya untuk membuat keseimbangan antara kaya dan miskin bukan kaya menjadi semakin kaya dan miskin menjadi semakin miskin. Salah satu cara untuk bisa meratakan pendapatan adalah melalui pembayaran pajak.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Terdapat beberapa fungsi dari kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah, diantaranya :

Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara, tanpa kehadiran dua komponen tersebut maka kegiatan perekonomian akan terencam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.

  • Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia.
  • Sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi.

Kehadiran kebijakan fiskal adalah untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam dengan sumber manusia yang ada, karena jika hanya salah satunya saja yang menonjol kelak akan menimbulkan sebuah ketimpangan dan permasalahan baru. Jika sumber daya alam melimpah, namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan terbuang percuma. Sebaliknya, jika sumber daya alam rendah, namun sumber daya manusia yang sangat baik juga percuma, malah sumber daya manusianya yang tidak terpakai.

Mengoptimalkan Kegiatan Investasi

Investasi merupakan salah satu elemen yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi maka peluang usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Bagaimanapun kehadiran kebijakan fiskal untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemiliki modal untuk menginvestasikan modalnya. Jauh lebih penting dari itu bahwa investasi pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Selain fungsi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri khasnya. Adapun instrumen kebijakan fiskal, diantaranya sebagai berikut :

Anggaran Belanja Seimbang

Sesuai dengan namanya yaitu seimbang, maka disini adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengelauran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaranya. Jadi pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu perantara diantara keduaanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya.

Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi maka diterapkan konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.

Pembiayaan Fungsional

Untuk kebijakan pembiayaan fungsional terfokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa, sehingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dnegan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Kemudian, dalam kebijakan ini pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda.

Anggaran Defisit (Kebijakan Fiskal Ekspansif)

Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan menyusun pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan dengan takaran lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun  waktu tertentu. Mungkin anda berfikir mengapa cara atau kebijakan ini dipakai padahal dilihat dari satu sisi hal ini merugikan negara?,  namun sebenarnya tidak pada dasarnya kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif (muncul sesekali) karena hal ini akan menguntungkan bagi negara. Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

  • Defisit konvensional => Defisit jenis ini adalah anggaran defisit yang dihitung berdasarkan atas selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk di dalamnya juga dana hibah.
  • Defisit moneter => Defisit moneter adalah anggaran defisit yang hasilnya diperoleh dari perhitungan berdasarkan antara selisih antara realisasi total belanja negara (tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang) serta realisasi dari total penerimaan (tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang)
  • Defisit operasional => Difisit operasional hampir senada dengan defisit moneter, namun perbedaannya terletak dalam nilai yang diukur. Dalam difisit operasional nilai yang dihitung adalah nilai riil atau asli bukan nilai nominal.
  • Defisit primer => Defisit primer adalah defisit yang jumlahnya dihitung dari selisih antara realisasi dari belanja total (belum termasuk pembayaran pokok dan hutang) dan total penerimaan.

Anggaran Surplus atau Kebijakan Fiskal Kontraktif

Untuk anggaran surplus ini sebenarnya adalah kebalikan dari anggaran defisit seperti yang sudah disebutkan diatas. Jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pemasukannya, maka pada anggaran surplus pemasukan negara yang menjadi fokus perhataian. Diharapkan pemasukan negara lebih besar dari penegeluaran, baik untuk pembangunan atau investasi dan lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta memanas (overheating). Hal ini semata hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan.

Stabilitas Anggaran Otomatis

Stabilitas diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah berjalan baik. Kebijakan anggaran ini dilakukan dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara, dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana. Kemudian, dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil.

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinajaman sebagai modal dasarnya. Dimana hasil pajak dan pinajaman ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara.

Konsep dari pengelolaan anggaran ini senada dengan adanya anggaran seimbang, dimana ketika kondisi perkonomian lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan sedangkan ketika terjadi inflasi kita akan menerapkan tanpa adanya dana cuma BMT. Untuk pendekatan pengelolaan anggaran ini dicetuskan oleh pertama kali oleh Alvin Hansen.

Kebijakan Moneter

Sebagaimana yang anda ketahui bahwa kebijakan fiskal dan moneter diberlakukan demi menjaga dan memastikan berjalannya perekonomian suatu negara dengan baik. Kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, dan mendorong usaha pembangunan nasional.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

Cara Pemerintah Melakukan Kegiatan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah pemerintah dalam hal ini bank sentral (di Indonesia bernama Bank Indonesia) untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian (moneter) negara. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.

  • Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.
  • Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Dengan mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia menerapkan suku bunga bank umum yang tinggi, dengan demikian banyak dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar berkurang dengan sendirinya.

2 Macam Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarkat, maka kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)

Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan Moneter Ekspansif juga banyak dikenal sebagai Kebijakan Moneter longgar (easy money policy). Adapun tujuan Kebijakan Moneter Ekspansif adalah :

  • Untuk mengurangi pengangguran
  • Meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi)

Kebijakan Moneter Kontraktif  (Monetary Contractive Policy)

Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami inflasi yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran.

Instrumen Kebijakan Terkait Moneter

Cara menstabilkan keuangan yang beredar dimasyarakat bisa menggunakan instrumen-instrumen kebijakan ekonomi, diantara instrumen-instrumen tersebut adalah kebijakan diskonto, sario cadangan minimum, dan maksimum pemberian kredit, dan moral suasion.

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

Rasio Cadangan Wajib / kas (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Kebijakan Kredit Ketat

Kebijakan kredit ketat dikeluarkan dengan tujuan mengawasi uang yang beredar saat perekonomian mulai menunjukkan gejala inflasi.

Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan moneter dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga di pasaran.

Tujuan Kebijakan Moneter

Secara umum, tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan peredaran uang pada suatu negara, yang ditandai dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan menggairahkan dunia usaha kecil menengah. Adapun tujuan kebijakan moneter secara spesifik adalah sebagai berikut :

Menjasga Kestabilan Ekonomi

Keadaan dimana perekonomian yang berjalan sesuia dengan harapan dan tujuan serta seimbang dan berkesinambungan. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana uang yang beredar sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia di pasaran.

Menjaga Kestabilan Harga

Interaksi antara uang dengan barang dan jasa (penjual dan pembeli) akan mengasilkan harga. Keadaan ekonomi dikatakan tidak stabil ketika harga dipasaran fluktuatif (naik turun). Kondisi lebih buruk lagi jika harga terus naik.

Membuka Kesempatan Kerja

Ketika ekonomi stabil (suatu keadaan dimana perputaran uang sebanding dengan perputaran barang dan jasa) para pengusaha dan investor akan tertarik menanamkan modalnya di perusahaan suatu daerah atau negara. Dengan begini perusahaan akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru untuk mengembangkan perusahaannya.

Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Dalam hal ini mendevaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing sangat penting dilakukan oleh pemerintah tentunya disaat tertentu.Dengan mendevaluasi (penurunan nilai tukar uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap nilai uang internasional atau terhadap emas) nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing maka harga barang ekspor kita akan menjadi lebih murah.

7 Fungsi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah berfungsi mendatangkan manfaat yang salah satunya sebagai upaya perbaikan pada situasi krisis ekonomi suatu negara. Terdapat 7 fungsi kebijakan moneter, diantaranya :

  • Menjaga iklim investasi di suatu negara
  • Membuka luas lapangan pekerjaan
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
  • Meningkatkan neraca pembayaran
  • Mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang
  • Memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa
  • Menurunkan laju inflasi


Web Design | SEO | Digital Marketing
Jl Dieng IV no 27 cimahi selatan, kota Cimahi 40534
(022)54418169 – 08893612887 (WA) – D6476796 (BBM)

info@thidiweb.com.



0
  Artikel Terkait

Beri Komentar Anda ...

  • Beranda
  • Tentang kami
  • Harga Website
  • FAQ
  • Portofolio Website
  • Kontak kami
  • Umum